BAB 5

Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

1. Kebijakan Dalam Negeri

Paket kebijakan ekonomi pemerintah Dalam Negeri pada Tahun 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang. Salinan Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang diperoleh di Jakarta, Selasa, menyebutkan, 8 bidang itu adalah kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian.

Inpres menginstruksikan kepada 29 pejabat mulai dari menteri hingga bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. Pelaksanaan Fokus Program Ekonomi 2008-2009 itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan komite dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi. Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri (atau jabatan yang setara). Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup.

3. Strategi Upaya Minimum

Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagianbesar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan(vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetapberada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapitayang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalahdengan melakukan suatu upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkanpendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunanyang berkesinambungan akan terjadi.Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi darikeadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju dimana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangkapanjang yang mantap diperlukan suatu kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan lebih besar diatas batas minimum kritis tertentu.

4. Strategi Pembangunan Seimbang

Strategi pembangunan seimbang bisa diartikandengan pembangunan berbagai jenis industri secaraberbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri, sektor domestik dan antara sektor produktif, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama.

Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian dan pengairan. Pemnabgunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam:

Ø Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,

Ø Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan

Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pemnbangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).

5. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Strategi pembangunan tak seimbang ditemukan oleh Albert O. Hirshman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini menurut Hirshman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Ø Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.

Ø Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia.

Ø Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan – gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

BAB 6

Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan

1. A. Pengertian

Perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat. Perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonmian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.

B. Unsur

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur – unsur pokok sebagai berikut:

Ø Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencan, yang kemudian dituangkan dalam unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.

Ø Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel – variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.

Ø Perkiraan sumber – sumber pembangunan khususnya sumber – sumber pembiayaan pembangunan. Sumber – sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.

Ø Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiscal, pengangguran, moneter harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.

Ø Perencanaa pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan secara bersama – sama dengan penyusunan rencana – rencana sasaran.

Ø Perencanaan Pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

C. Fungsi

Sementara itu fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

Ø Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

Ø Dengan perencanaan dapat dilakukan sautu perkiraan potensi – potensi, prospek – prospek, perkembangan,hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.

Ø Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

Ø Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.

Ø Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengwasan evaluasi.

2. Sifat dan Peranan

Sejak tahun 1950 dunia ditandai dengan munculnya bangsa – bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan politik yang

berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Suatu rencana ekonomi bias juga dianggap target ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh ( komprehensif ) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sector industri, sector pertanian, sector luar negeri dan sebagainya.

Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB mengemukakan bahwa perekonomian pasar yang tidak terkendali dapat, dan seringkali mengakibatkan negara –negara tersebut mengalami gejolak harga dan tngkat pengerjaan yang rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas operasional Negara – Negara miskin yaki bagaimana memobilisir sumber daya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu perbahan structural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan lancar, cepat dan seimbang.

Proses Peranan

Proses pembangunan dibagi menjadi 4 tahap.

Ø Tahap pertama adalah Para pemimpin menetapkan prioritas – prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan perencana untuk

mengembangkan program – program untuk mencapai tujuan tersebut.

Ø Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya- sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain – lain.

Ø Tahap ketiga adalah hammpir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara yang bias digunakan untuk mencapi tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek – proyek investasi seperti jalan raya, pabrik – pabrik, pusat kesehatan, dan lain – lain.

Ø Tahap keempat adalah para perencana harus lebih konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan pertimbangan – pertimbangan ekonomi ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen – elemen yang tidak bisa dikuantifikasikan.

3. Perencanaan dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Negara yang sedang berkembang pun tidak ketinggalan merencanakan ekonomi mereka dalam usahanya meningkatkan taraf hidup rakyat ke keadaan yang lebih baik.

Ada tiga macam Bentuk Sistem Ekonomi yang lazim dijalankan oleh suatu negara, yaitu:

Ø Sistem Ekonomi Pasar Bebas Sistem ekonomi pasar bebas adalah pengaturan kehidupan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.

Ø perencanaan sentral adalah pengaturan kehidupan kehidupan ekonomi dikelola langsung oleh negara.

Ø Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran adalah pengaturan kehidupan ekonomi dikelola bersama oleh swasta dan pemerintah.

Dalam menyusun Perencanaan dalam Bentuk Sistem Ekonomi diatas diperlukan Tiga persoalan pokok yaitu What, How, For whom.

Ø Jenis dan Jumlah Barang serta Jasa yang Harus Diproduksi (what). What adalah pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dihasilkan.

Ø Cara Sistem Ekonomi Menghasilkan Barang dan Jasa (How). How adalah pemilihan cara menghasilkan barang dan jasa

Ø Cara Distribusi Barang dan Jasa (For whom).

For whom adalah pemilihan kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan.

4. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yakni masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaanya secara baik. Usaha – usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama.

- Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI.

- Tahun 1952 dimulai usaha – usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap sektor publik.

- Tahun 1956 – 1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.

- Tahun 1961 – 1969 berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun ini terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun.